JAMBI – Ratusan tenaga honorer dari berbagai daerah di Provinsi Jambi menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (20/5/2025).
Mereka datang dengan mengenakan pakaian dinas harian (PDH) putih dan menyuarakan tuntutan terkait kesejahteraan, khususnya soal upah yang masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).
Para peserta aksi tak hanya berasal dari Kota Jambi, tetapi juga dari sejumlah kabupaten lain di provinsi ini.
Mereka menuntut kejelasan status dan perbaikan sistem penggajian yang dinilai belum manusiawi.
Ketua Pelaksana Aksi, Khairul Saleh, mengungkapkan bahwa mayoritas honorer, terutama guru, hanya menerima gaji antara Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.
“Gaji kami jauh dari layak, dan tidak rutin setiap bulan seperti PNS. Biasanya dirapel dan baru cair di bulan berikutnya,” ujar Khairul.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduwan, langsung menemui para demonstran dan mengadakan dialog bersama mereka.
Ia bersama sejumlah anggota dewan lainnya kemudian menandatangani berita acara yang memuat beberapa poin komitmen.
Berikut isi kesepakatan yang ditandatangani DPRD Provinsi Jambi bersama perwakilan honorer:
DPRD dan Pemerintah Provinsi Jambi sepakat memperjuangkan pembayaran gaji honorer sesuai standar UMP Provinsi Jambi, termasuk usulan kenaikan sebesar Rp1 juta saat perubahan status menjadi PPPK paruh waktu.
DPRD akan menjadwalkan pertemuan antara Gubernur Jambi dan para honorer pada Mei 2025 untuk membahas lebih lanjut tuntutan mereka.
DPRD menjamin tidak akan ada intimidasi terhadap honorer yang hadir dalam aksi tanggal 20 Mei 2025 dalam memperjuangkan hak kesejahteraan mereka.
Samsul Riduwan menegaskan bahwa aspirasi para honorer akan menjadi perhatian serius DPRD.
Ia juga meminta pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki sistem penggajian honorer.(*)
Discussion about this post