TEBO – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Tebo, Saipul Anwar, menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi NasDem terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Minggu (6/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Saipul Anwar menegaskan Fraksi NasDem menerima Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, penerimaan tersebut disertai sejumlah catatan kritis dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Tebo.
”Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tebo dapat menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Namun, penerimaan ini disertai dengan catatan kritis, evaluasi mendalam, dan rekomendasi tegas lintas sektor demi perbaikan tata kelola pemerintahan,” tegas Saipul Anwar.
Salah satu sorotan utama Fraksi NasDem adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih belum tepat sasaran. Fraksi mengusulkan agar seluruh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipasangi stiker permanen berukuran besar sebagai identitas penerima bantuan.
”Kami instruksikan kepada Saudara Bupati perlu adanya pemasangan stiker permanen yang sangat besar dan jelas kepada seluruh penerima bantuan. Kami merekomendasikan ini karena fakta penyaluran BLT selalu tidak tepat sasaran, orang kaya yang selalu menerima sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan,” ujar Saipul.
Fraksi NasDem juga menyoroti belum terbukanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada seluruh anggota DPRD. Menurut Fraksi, dokumen tersebut penting sebagai dasar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, Saipul menilai Pemerintah Kabupaten Tebo belum tegas dalam mengoptimalkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di daerah.
”Perusahaan merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat, namun tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui CSR belum dimaksimalkan sehingga justru menjadi beban bagi daerah,” katanya.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah mengubah paradigma penyusunan APBD agar tidak hanya berorientasi pada target dan realisasi anggaran, tetapi lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.(*)
Discussion about this post