TEBO – Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB, menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi PDI Perjuangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo, Minggu (6/7/2026).
Dalam penyampaiannya, Aivandri mengatakan Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Di bidang pendidikan, Aivandri menyoroti berkurangnya anggaran pendidikan yang berdampak pada tidak adanya belanja modal untuk sarana dan prasarana sekolah. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan hampir 20 ribu siswa SD dan SMP sederajat masih menggunakan meja dan kursi yang tidak layak, bahkan ada yang belajar di lantai. Selain itu, terdapat 56 sekolah yang mengalami kerusakan berat serta belum tersedia anggaran tunjangan bagi guru TK dan PAUD.
”Fraksi meminta Bupati mengintensifkan upaya serta lobi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar Kabupaten Tebo mendapatkan program revitalisasi sekolah,” kata Aivandri.
Ia juga menyoroti alokasi anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang dinilai masih minim untuk hibah masjid dan musala. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar ke depan 25 persen anggaran Kesra dialokasikan untuk hibah rumah ibadah.
Di sektor kesehatan, Aivandri menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan dan jajaran puskesmas atas keberhasilan memperoleh pendapatan layanan BLUD. Namun, Fraksi meminta alokasi anggaran puskesmas terus ditingkatkan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Menurut Aivandri, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan perhatian serius terhadap pelayanan RSUD Sultan Thaha. Fraksi meminta pengelolaan anggaran rumah sakit dilakukan secara lebih efektif sehingga mampu menurunkan angka pasien pulang paksa, mengurangi tingginya rujukan pasien ke rumah sakit di luar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Aivandri menyampaikan sejumlah usulan strategis, di antaranya mengoptimalkan dana CSR perusahaan untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan, menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengutamakan tenaga kerja lokal melalui regulasi daerah, meningkatkan bantuan bibit kecambah sawit bersubsidi, menyelesaikan persoalan kemitraan perkebunan di Rimbo Ulu, memperbaiki Jalan Girimoyo Unit 8, serta mengalokasikan anggaran normalisasi parit dan renovasi kios pasar.
Menutup pandangan akhirnya, Aivandri menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan tetap menjalankan fungsi sebagai partai penyeimbang.
”Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun, kami juga akan tetap mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat dan mencederai rasa keadilan,” tegas Aivandri.***
Discussion about this post