JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas saat ini dalam kondisi terkendali.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, usai memimpin Rapat Monitoring Karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), Graha BNPB, Jakarta, pada Senin (28/7/2025).
Enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla adalah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, tiga provinsi lain yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan titik panas (hotspot) yakni Kalimantan Timur, Sumatra Barat, dan Sumatera Utara juga melaporkan situasi yang telah terkendali.
Raja Juli menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, didukung oleh semangat kebersamaan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran.
“Di Riau terdapat 43 kasus dan 51 tersangka pembakaran lahan yang sedang diproses. Semoga ini menjadi berita buruk bagi mereka yang berniat melakukan pembakaran, sehingga ini menjadi efek jera, tidak hanya di Riau tetapi juga di tempat lain,” kata Raja Juli.
Ia juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat melalui kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan pasukan Manggala Agni yang dinilai berkontribusi besar dalam pengendalian karhutla.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam menangani karhutla, termasuk penggunaan indikator cuaca sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Meski situasi saat ini terkendali, Raja Juli mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada, terutama menghadapi puncak musim kemarau pada Agustus dan September.
“Sepuluh hari pertama Agustus waspada, curah hujan rendah, tingkat kekeringan dan potensi kebakaran tinggi. Agustus dan September saatnya semua pihak bekerja keras mencegah karhutla,” tegas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa wilayah Sumatera bagian selatan masih berada dalam periode puncak musim kemarau hingga Agustus mendatang.
Dwikorita mengingatkan para kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama hingga 10 hari pertama Agustus karena curah hujan yang rendah menyebabkan lahan lebih mudah terbakar.
“Patroli darat dan udara harus diperketat. Jika diperlukan, lakukan penyiraman air dari udara melalui OMC,” ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB telah menyiagakan 10 helikopter patroli dan 14 helikopter water bombing di enam provinsi rawan karhutla.
“Selain satgas udara, BNPB juga mendukung satgas darat dengan penyediaan motor karhutla roda dua, motor pemadam roda tiga, pompa jinjing, APD karhutla, dan alat pelindung wajah khusus pemadaman senilai lebih dari Rp4 miliar,” ujar Suharyanto.
Ia menambahkan bahwa kombinasi penguatan satgas darat dan peningkatan intensitas satgas udara, terutama melalui OMC dan heli water bombing, telah memberikan hasil signifikan dalam menekan titik panas dan titik api.(*)
Sumber: Infopublik
Discussion about this post