JAKARTA – Pemerintah pusat mempercepat transisi penanganan bencana di Aceh dari fase tanggap darurat menuju pemulihan awal dengan menekankan percepatan hunian sementara (huntara), pencairan bantuan tunai langsung, serta penyelarasan data lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa prioritas utama penanganan adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, sekaligus mencegah munculnya persoalan sosial dan kultural baru akibat penanganan yang tidak sensitif terhadap aspirasi warga.
“Masalah pendataan dan aspirasi masyarakat menjadi kunci. Setiap daerah punya karakter sosial dan budaya yang berbeda, sehingga pendekatan penanganannya juga tidak bisa diseragamkan,” ujar Pratikno usai rapat koordinasi penanganan bencana Aceh, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (25/12/2025).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menjelaskan, pemerintah menerapkan skema pembangunan hunian sementara yang lebih fleksibel. Di sejumlah wilayah Aceh, masyarakat tidak menginginkan huntara terpusat dalam satu lokasi, melainkan dekat dengan rumah atau kampung asal mereka.
“Yang penting warga keluar dari tenda dan mendapat tempat tinggal layak. Tidak harus satu barak besar. Bisa dua atau tiga titik, menyesuaikan kultur dan keinginan masyarakat setempat,” kata Suharyanto.
Ia menambahkan, wilayah yang kesiapan lahannya sudah terpenuhi akan diprioritaskan untuk pembangunan lebih cepat, sementara daerah lain disesuaikan dengan kesiapan lahan dan mekanisme pendanaan yang tersedia.
BNPB juga mulai menyalurkan bantuan biaya hidup bagi pengungsi yang memilih tinggal sementara di rumah kerabat. Bantuan sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga per bulan akan diberikan selama Desember hingga Februari dan ditransfer langsung ke rekening penerima melalui bank pemerintah di Aceh.
Penyaluran dilakukan bertahap seiring proses verifikasi dan pendataan di lapangan. Pemerintah daerah diminta segera mengirimkan data valid agar bantuan dapat segera dicairkan.
Dari 18 kabupaten/kota terdampak di Aceh, saat ini tujuh daerah telah masuk fase transisi darurat ke pemulihan, sementara 11 daerah masih memperpanjang status tanggap darurat, dengan tingkat kerusakan terberat berada di Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan bahwa akses logistik ke sejumlah wilayah yang sempat terisolasi terus membaik. Jalur darat ke Aceh Tengah kini sudah dapat dilalui kendaraan hingga lima ton, sehingga distribusi LPG dan kebutuhan pokok mulai lancar.
“Hari ini kami fokus pengiriman beras ke wilayah tengah, termasuk melalui dukungan pesawat Hercules. Ini untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap aman,” kata Fadhlullah.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menekankan pentingnya ketepatan perencanaan dan pemisahan pekerjaan sejak awal agar pembangunan huntara dan infrastruktur pendukung tidak terkendala di lapangan.(*)
Sumber: Infopublik
Discussion about this post