TEBO – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, perusakan aset, pungutan liar, hingga dugaan penjualan Tanah Kas Desa di Desa Bukit Pemuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Senin (25/5/2026).
RDP tersebut merupakan tindak lanjut dari surat resmi DPRD Kabupaten Tebo Nomor: 400.14.6/544/DPRD/2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, berdasarkan laporan FAST RESPON INDONESIA CENTER terkait dugaan pelanggaran di pemerintah desa tersebut.
Rapat yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dipimpin Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman, dan berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Tebo.
Sejumlah instansi terkait turut hadir, di antaranya Inspektorat, Dinas PMD, BPN, BAKEUDA, KPHP, Bagian Hukum Setda, serta pihak kecamatan, pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Bukit Pemuatan.
RDP ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat berharap forum tersebut dapat menghasilkan klarifikasi yang jelas dari seluruh pihak terkait.
Dalam forum tersebut, Yuzep Herman menegaskan bahwa DPRD akan membuka ruang seluas-luasnya bagi semua pihak untuk menyampaikan keterangan serta menindaklanjuti hasil RDP sesuai mekanisme yang berlaku.(*)
Discussion about this post