JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah menyesuaikan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.
Keputusan itu diambil setelah mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI guna memastikan pengangkatan dilakukan dengan cermat, hati-hati, dan sesuai kebutuhan instansi pemerintah.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa pengangkatan serentak CASN memerlukan waktu yang lebih panjang.
“Kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan ini tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Proses ini harus sangat hati-hati karena menyangkut penyesuaian formasi, jabatan, serta penempatan yang masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan sejumlah instansi,” kata Rini dalam keterangan resmi pada Sabtu (8/3/2025).
Selama ini, Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN di setiap instansi berbeda-beda. Pemerintah dan BKN berencana menata ulang sistem ini, sehingga pengangkatan serentak CPNS dapat dilaksanakan pada 1 Oktober 2025, sementara untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik seleksi Tahap 1 maupun Tahap 2, akan dimulai pada 1 Maret 2026.
Rini menambahkan bahwa BKN sedang mempersiapkan roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 yang akan menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi, baik yang sudah lulus maupun yang masih mengikuti proses seleksi.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh instansi memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pengadaan CASN dengan tepat,” ujarnya.
Pemerintah juga memastikan bahwa anggaran untuk pengangkatan CASN tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku. Kementerian PANRB percaya bahwa instansi pemerintah telah menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024, sesuai dengan imbauan yang telah diberikan sebelumnya.
Dengan adanya kebijakan ini, Rini berharap bahwa pengangkatan CASN 2024 dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan transparan, memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta seleksi.
“Ke depannya, penataan yang lebih baik diharapkan akan menciptakan sistem kepegawaian negara yang lebih efisien dan efektif,” pungkasnya.(***)
Sumber: Infopublik
Discussion about this post