JAMBI – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi kian meluas, dari data KKI Warsi Mencatat sejak Juli telah menghanguskan lebih dari 6.798 Ha hutan dan lahan. Disinyalir lebih besar merambat ke areal koperasi yang ada di Provinsi Jambi.
Peristiwa ini menuai perhatian dari anggota DPRD Provinsi Jambi, yang menyayangkan kelalaian dari pihak perusahaan yang ikut serta berperan dalam mencegah meluasnya karhutla yang ada di Provinsi Jambi.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata mengatakan untuk penanganan karhutla sebelumnya sudah dilakukan penambahan anggaran pada APBD Perubahan dan penegasan terhadap pihak perusahaan.
“Sebenarnya kemarin pada APBD Perubahaan bersama BPBD Provinsi Jambi, mereka minta tambahan anggaran untuk persiapan penanganan karhutla, dan kami juga memonitor persiapan mereka seperti apa di titik-titik api yang biasanya,” kata Ivan yang merupakan Legislator yang kembali terpilih untuk 5 tahun mendatang.
“Artinya bagaimana koordinasi antara pihak gabungan satgas karhutla itu di masing-masing daerah maupun kecamatan dan di seluruh perusahaan. Titik titik rawan sudah diantisipasi termasuk pihak perusahaan, mereka mempunyai sarana prasarana seperti di perusahaan ada embun dan mobil kebakaran,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak BPBD apa permasalahannya, pasalnya dengan anggaran yang dikucurkan dianggap tidak ada lagi permasalahan.
“Saya rasa kalau ini masih terjadi, luasan kebakaran semakin meningkat, ini kan harus kita antisipasi lagi, artinya nanti saya akan mencoba lagi berkoordinasi dengan BPBD apa persoalannya lagi bahwa sesuai dengan persiapan kita untuk antisipasi karhutla ini,“ bebernya.
“Kami akan melakukan koordinasi lagi dengan pihak terkait juga BPBD, untuk mengevaluasi sampai mana penanganan, dan kami minta lagi supaya perusahan-perusahaan yang tidak taat itu di panggil, kita minta kepada BPBD nantinya untuk memfasilitasi,” katanya.
Anggota DPRD terpilih periode 2024 -2029 itu, juga mengatakan jika kebakaran lebih meluasnya di area perusahaan, berarti ada kelalaian dan tidak bertanggung jawabnya dari pihak perusahan.
“Makanya di pihak perusahaan yang terkait dengan izin-izin oleh pemerintah saya rasa ini bisa menjadi sangat diperhatikan, artinya perusahaan bisa izinnya dicabut atau melanggar dari apa yang kita sepakat harus ada tindakan ya gitu, supaya jangan terjadi lagi,” sampainya.
Ia mengatakan, untuk di area kawasan petrochina akan seperti di Tanjab Barat dan Tanjab timur sangat berdekatan di lahan gambut, jika dibiarkan maka ini akan lebih luas dan patal.
“Apalagi yang berada di area gambut kalau tidak diatasi bisa meluas sangat, dengan kondisi sekarang hujan pun belum ada tanda-tanda turun dan ini sangat berbahaya,” paparnya.
Untuk persoalan ini, lanjutnya, sebagai anggota DPRD terpilih yang memiliki beban moral di tengah masyarakat dirinya akan terus mengawal persoalan karhutla.
“Ia kita akan kawal, dengan adanya pelantikan anggota DPRD baru artinya kerja ini berkelanjutan apa yang pernah dilaksanakan DPRD sebelumnya, ya paska di DPRD sekarang harus lebih maksimal, artinya ini menjadi beban moril kami secara politis bertanggung jawab dengan rakyat karena kami dipilih oleh rakyat,” sampainya.(*/ezr)
Discussion about this post