TEBO – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Muaro Tebo, Senin (13/4/2026).
Melalui pandangan akhirnya, Fraksi PDIP menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, serta ketahanan pangan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Tebo, Aivandri AB, menyampaikan bahwa optimalisasi pendapatan dan penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada puskesmas dan rumah sakit harus benar-benar tepat sasaran guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Peningkatan pendapatan dana BLUD di puskesmas harus diiringi dengan penggunaan yang lebih efisien dan tepat sasaran, terutama untuk pelayanan ibu hamil, penanganan stunting, serta layanan kesehatan bagi lansia,” ujar Aivandri.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti efektivitas penggunaan dana JKN Jamkesda sebesar Rp14,7 miliar agar benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu dan miskin ekstrem.
“Dana JKN Jamkesda harus selektif dan tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Di sektor ketahanan pangan, Fraksi PDIP menekankan pentingnya pengawasan dan optimalisasi Dana Alokasi Desa (ADD), terutama dalam menghadapi dampak fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pangan.
“Pengawasan terhadap penggunaan dana ketahanan pangan melalui ADD sangat penting agar efektif dan mampu mengantisipasi dampak El Nino,” tambahnya.
Isu infrastruktur juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait prioritas pembangunan jalan yang dinilai lebih mendesak dibandingkan pembangunan fisik lainnya. Fraksi PDIP meminta agar pembangunan jalan Benteng Kurung–Desa Balai Rajo tetap dilaksanakan pada APBD 2026 karena memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat.
“Jalan Benteng Kurung menuju Desa Balai Rajo merupakan akses penting yang menghubungkan fasilitas kesehatan, pemerintahan, serta perekonomian masyarakat di Kecamatan VII Koto Ilir, sehingga harus menjadi prioritas,” jelas Aivandri.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah bersama Dinas PUPR-PR dan Komisi III DPRD untuk meninjau langsung kondisi Jalan Pasar Sarinah di Rimbo Bujang yang kerap dilanda banjir, serta mempercepat perbaikan jalan di Rimbo Ulu yang menghambat mobilitas petani.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran (Damkar) turut menjadi perhatian, termasuk pengadaan kendaraan dan penambahan personel di wilayah yang jauh dari jangkauan layanan.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDIP mendorong peningkatan kinerja guru, khususnya yang telah menerima tunjangan sertifikasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tebo yang dinilai masih stagnan.
“Seluruh perangkat daerah harus benar-benar jeli dalam merencanakan program agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan SILPA defisit di kemudian hari serta mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama,” ujarnya.
Meski memberikan berbagai catatan, Fraksi PDIP tetap menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Tebo dalam berbagai bidang pembangunan.
“Kami memberikan dukungan penuh dan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tebo atas pencapaian yang telah diraih. Namun, perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap perlu dikaji agar semakin tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aivandri.
Fraksi PDIP berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Tebo yang lebih maju dan sejahtera. (*)
Discussion about this post