AMBI – Pemerintah daerah se-Provinsi Jambi tengah menghadapi ujian finansial yang berat. Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi ‘napas’ pembangunan daerah dipastikan terjun bebas pada 2026. Angkanya tak main-main: Jambi kehilangan sekitar Rp1,94 triliun hanya dalam waktu setahun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total DBH Jambi dan 11 kabupaten/kota anjlok 65,2 persen, dari Rp2,97 triliun (2025) menjadi hanya Rp1,03 triliun (2026). Penurunan ekstrem ini menghantam rata seluruh wilayah, dari Tanjab Barat yang biasanya menerima porsi terbesar hingga Kota Sungai Penuh dengan porsi terkecil.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, langsung membunyikan alarm bahaya. Ia memperingatkan bahwa pemotongan triliunan rupiah ini bisa membuat berbagai program krusial, terutama infrastruktur jalan, terancam mangkrak.
Kekhawatiran ini sangat beralasan. Saat ini, Jambi masih memiliki pekerjaan rumah berupa 335,92 kilometer (28,38%) jalan provinsi yang dalam kondisi rusak. Meski DPRD telah berupaya mematok anggaran Dinas PU sebesar Rp303,34 miliar pada 2027, dana tersebut dinilai belum cukup menambal kebutuhan di tengah kondisi dompet daerah yang makin tipis.
“Ini bukan lagi persoalan satu daerah, tapi 11 kabupaten/kota kena imbasnya. Kalau tidak diantisipasi bersama, banyak program infrastruktur jalan bisa ikut tersendat,” tegas Ivan kepada Jambi Ekspres (30/8/2026).
Namun, Ivan melihat anjloknya DBH ini bukan sekadar bencana, melainkan cambuk agar Jambi tidak lagi manja dan bergantung pada dana transfer berbasis sumber daya alam (SDA) yang harganya fluktuatif.
Ia mendesak seluruh kepala daerah untuk memutar otak membangun kemandirian fiskal. Caranya dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta memaksa percepatan hilirisasi industri.
“Jangan lagi terlalu bergantung pada DBH. Dorong hilirisasi komoditas unggulan kita—sawit, karet, batu bara—agar nilai tambahnya tinggal di Jambi dan jadi basis pajak yang tangguh. Kita harus punya struktur pendapatan yang tahan banting,” sebutnya.
Dari data Kemenkeu menunjukkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi daerah dengan alokasi DBH terbesar pada 2026, yakni Rp267,07 miliar, meski turun 67 persen dibandingkan Rp810,05 miliar pada 2025.
Provinsi Jambi berada di posisi berikutnya dengan DBH sebesar Rp167,84 miliar, turun 64,2 persen dari Rp468,96 miliar. Selanjutnya Kabupaten Muaro Jambi memperoleh Rp100,74 miliar, Batanghari Rp98,88 miliar, Sarolangun Rp87,36 miliar, Tanjung Jabung Timur Rp84,45 miliar, Tebo Rp63,27 miliar, Bungo Rp46,48 miliar, Kota Jambi Rp41,43 miliar, Merangin Rp36,89 miliar, dan Kerinci Rp22,19 miliar.
Sementara itu, Kota Sungai Penuh menjadi daerah dengan alokasi DBH terkecil, yakni Rp18,56 miliar, turun 66,5 persen dari Rp55,42 miliar pada 2025.
Adapun pihak Pemprov Jambi belum menjawab konfirmasi Jambi Ekspres terkait ini, pertanyaan yang dikirim kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi belum dijawab hingga berrita ini ditayangkan. (*)




Discussion about this post