JAMBI – Perselisihan hubungan industrial antara Harun Hamzah, mantan pekerja PT Batu Mamak Serasi, dengan pihak perusahaan mulai menemukan titik terang setelah digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Selasa (8/9/2026).
RDP yang berlangsung di ruang Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, tersebut turut didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Rusli Kemal Siregar. Rapat menghadirkan pihak Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi, mediator hubungan industrial, kuasa hukum Harun Hamzah, serta pihak PT Batu Mamak Serasi.
Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah kuasa hukum Harun Hamzah menyampaikan keberatan terhadap salah satu poin dalam anjuran mediator terkait perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam dokumen yang disampaikan kepada DPRD, pihak kuasa hukum menilai persoalan kepemilikan atau penguasaan rumah tidak semestinya menjadi bagian dari substansi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
hasil RDP. Kita harapkan setelah ini ada penyelesaian antara pekerja dan perusahaan,” ujar Bestari.
Ia menambahkan, Dinas Tenaga Kerja akan tetap menjalankan fungsi pembinaan dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai kewenangannya. RDP tersebut akhirnya mengarah pada satu kesimpulan penting: perselisihan Harun Hamzah dan PT Batu Mamak Serasi akan diupayakan selesai melalui musyawarah mufakat, sementara persoalan rumah akan dibahas kembali dengan pihak perusahaan dan diarahkan untuk mendapatkan solusi yang dapat diterima Harun Hamzah.
Bagi DPRD Provinsi Jambi, penyelesaian secara damai dan berkeadilan menjadi titik utama agar persoalan ketenagakerjaan ini tidak berlarut-larut dan seluruh pihak memperoleh kepastian.(*)




Discussion about this post