TEBO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tebo melalui Ketua Fraksi Liga Marisa menyatakan dukungannya terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Kabupaten Tebo untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tahun 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Tebo, Fraksi Golkar menilai keenam Ranperda tersebut memiliki urgensi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Ranperda itu meliputi Pengarusutamaan Gender, perubahan Perda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Organisasi Pemerintah Desa, Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, perubahan status wilayah Kelurahan Sungai Bengkal menjadi Desa, serta Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar juga menyoroti prediksi defisit anggaran tahun 2026 yang berpotensi berdampak pada berkurangnya pembangunan infrastruktur dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN.
Menyikapi hal tersebut, Fraksi Golkar mendorong Pemkab Tebo segera membentuk tim khusus untuk menggali dan mengoptimalkan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya dari potensi kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan.
Liga Marisa menegaskan, optimalisasi pendapatan ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan. Fraksi Golkar juga meminta agar Dinas Kehutanan Provinsi Jambi melalui KPHP Wilayah Timur dan Barat segera melakukan pendataan kebun sawit serta program perhutanan sosial yang termasuk kategori ketelanjuran, agar tersedia data yang akurat dan valid sebagai dasar kebijakan daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong agar Pemkab Tebo menyiapkan langkah strategis dengan menghadirkan pabrik kelapa sawit lokal yang mampu menampung hasil kebun masyarakat, baik dari kawasan ketelanjuran maupun dari perhutanan sosial yang telah memiliki izin.
Di akhir penyampaiannya, Ketua Fraksi Golkar Liga Marisa menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Pusat agar potensi defisit anggaran dapat diantisipasi bersama.
“Kami berharap ada sinergi kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar Kabupaten Tebo tidak terbebani oleh potensi defisit keuangan, demi mewujudkan visi Tebo Maju,” ujarnya.(*)
Discussion about this post