Dalam Rapat Paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 yang digelar pada Senin, 13 April 2026, di Aula Kantor DPRD Kabupaten Tebo, Fraksi Partai Golkar dan PPP menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait kinerja perangkat daerah.
Pandangan fraksi gabungan tersebut dibacakan oleh Sulman Elfarisyi, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tebo.
Fraksi Golkar–PPP menyoroti perlunya langkah konkret dari PERUMDA Tirta Muaro agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan daerah tersebut dinilai perlu memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan potensi pelanggan baru.
Selain itu, fraksi ini meminta kejelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Pemerintah daerah diminta menjelaskan secara rinci skema pembiayaan, kemampuan fiskal dalam pengembalian, serta prioritas ruas jalan yang akan dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan desa, Fraksi Golkar juga menyoroti masih adanya persoalan dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
Di sektor kesehatan, fraksi golkar menilai bahwa anggaran obat habis pakai di puskesmas masih belum memadai dan berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi serta penyesuaian alokasi anggaran agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap optimal.
Fraksi Golkar turut menyampaikan dukungan terhadap sikap Bupati Tebo yang tidak memberikan izin kepada kepala sekolah untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Kebijakan tersebut dinilai tepat mengingat Kabupaten Tebo masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Jika kepala sekolah yang juga berperan sebagai guru meninggalkan tugasnya, dikhawatirkan proses belajar mengajar akan terganggu.
Selain tenaga pendidik, fraksi gabungan juga meminta agar kebijakan serupa diterapkan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan, mengingat keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Pembatasan tersebut dinilai bukan untuk menghambat hak politik ASN, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi Golkar–PPP mendukung langkah Bupati yang mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor mendasar yang harus tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat,” tegas Sulman Elfarisyi.
Lebih lanjut, fraksi gabungan ini juga menyoroti konsistensi perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah disepakati bersama. Pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang bersumber dari dana opsen pajak sekitar Rp1 miliar disebut telah tercantum dalam RKA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, dibahas bersama Badan Anggaran, diparipurnakan, serta dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dalam hearing pembahasan RAPBD 2026.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar–PPP merekomendasikan agar kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026. Fraksi juga menyoroti adanya indikasi intervensi oknum dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kegiatan dimaksud.
Untuk itu, fraksi gabungan meminta klarifikasi secara terbuka dan transparan guna menjaga konsistensi hasil pembahasan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. (*)
Discussion about this post