TEBO – Suasana di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo sempat memanas setelah seorang warga asal Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, meluapkan emosinya di area pelayanan kantor tersebut, Senin (29-06-2026).
Insiden tersebut sempat mengundang perhatian pegawai maupun masyarakat yang tengah mengurus administrasi kependudukan.
Beruntung, Anggota DPRD Kabupaten Tebo Komisi I, Edi Hartono dari Fraksi PKS yang berada di lokasi segera mengambil langkah cepat guna meredam situasi.
Edi Hartono memilih pendekatan dialog dengan menemui warga tersebut secara langsung. Ia kemudian mengajak warga masuk ke ruang Kepala Dinas Disdukcapil untuk mencari solusi secara baik-baik. Namun, karena Kepala Dinas sedang mengikuti rapat di luar ruangan, mediasi akhirnya dilakukan di ruang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Ali Bato.
Dalam pertemuan tersebut, Ali Bato menjelaskan bahwa persoalan yang dipermasalahkan warga berkaitan dengan mekanisme administrasi kependudukan.
Warga tersebut diketahui telah pindah domisili ke Kota Pekanbaru dan mengajukan penghapusan data kependudukan lamanya di Kabupaten Tebo.
Untuk penghapusan data, kami harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Disdukcapil daerah tujuan, dalam hal ini Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan bagian dari prosedur administrasi agar data kependudukan tetap valid dan tidak terjadi data ganda,” jelas Ali Bato.
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Edi Hartono menilai permasalahan itu seharusnya dapat diselesaikan lebih awal apabila masyarakat memperoleh penjelasan yang jelas dan mudah dipahami.
“Disdukcapil adalah instansi pelayanan publik. Tidak semua masyarakat memahami aturan dan mekanisme administrasi kependudukan.
Karena itu, petugas harus mampu memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan salah persepsi maupun kekecewaan masyarakat,” tegas Edi Hartono.
Ia juga berharap seluruh jajaran Disdukcapil Kabupaten Tebo terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat komunikasi dengan masyarakat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pelayanan publik tidak hanya dituntut berjalan sesuai aturan dan prosedur, tetapi juga harus mengedepankan komunikasi yang baik sehingga masyarakat memperoleh kepastian, pemahaman, dan pelayanan yang humanis.(*)
Discussion about this post