TEBO – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025. Pandangan akhir tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Karno, A.Md, dalam rapat paripurna DPRD.
Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah penggunaan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengadaan videotron. Fraksi menilai bahwa alokasi anggaran tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
“Di tengah masih banyaknya kebutuhan mendasar di sektor pendidikan, seperti perbaikan ruang kelas, penyediaan fasilitas belajar yang layak, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, anggaran untuk videotron dinilai belum menjadi prioritas utama,” tegas Karno.
Fraksi Gerindra berpandangan bahwa anggaran pendidikan seharusnya difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut mereka, kinerja BUMD masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD sebagai instrumen strategis daerah seharusnya mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aktivitas usaha dan laporan keuangan dapat diakses secara terbuka oleh publik,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mendorong dilakukannya evaluasi secara berkala dan komprehensif terhadap seluruh BUMD, baik dari sisi manajemen, profitabilitas, maupun efektivitas usaha yang dijalankan, sebagai dasar pengambilan kebijakan strategis ke depan.
Selanjutnya, Fraksi Gerindra menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) belum optimal, khususnya dalam menjawab berbagai persoalan pengelolaan dana desa. Berdasarkan fakta di lapangan, masih banyak desa yang menghadapi permasalahan mulai dari perencanaan yang tidak tepat sasaran, pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan, hingga lemahnya pertanggungjawaban keuangan.
“Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan PMD belum berjalan secara efektif dan serius. Jika terus dibiarkan, dana desa yang seharusnya menjadi instrumen pemerataan pembangunan justru berpotensi menimbulkan penyimpangan dan menurunkan kepercayaan masyarakat,” kata Karno.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Implementasi kebijakan tersebut dinilai cenderung dipaksakan tanpa kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, maupun perencanaan usaha yang matang.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra menyesalkan masih adanya beberapa kepala perangkat daerah yang tidak hadir dalam pelaksanaan forum hearing bersama DPRD. Ketidakhadiran tersebut dinilai mencerminkan kurangnya keseriusan serta mengabaikan pentingnya forum tersebut sebagai ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Kami menegaskan agar ke depan seluruh kepala perangkat daerah memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap setiap agenda pembahasan bersama DPRD, termasuk kehadiran langsung dalam forum resmi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif,” tegasnya.(*)
Discussion about this post