TEBO – Soroti Proyek Retak dan Kinerja Tak Maksimal, NasDem Terima LKPJ Bupati Tebo dengan Sejumlah Catatan Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan pandangan akhir terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, yang dibacakan oleh Mursalin.
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Namun demikian, Fraksi NasDem menilai pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 masih jauh dari harapan. Sejumlah program prioritas dinilai tidak tercapai, bahkan di tengah meningkatnya beban keuangan daerah.
Sorotan tajam disampaikan terhadap proyek turap serta rekonstruksi jalan dan tanggul sungai di Desa Pagar Puding.
Fraksi NasDem menilai proyek tersebut bermasalah, mulai dari kualitas pekerjaan yang rendah, ketidaksesuaian dengan RAB dan desain, hingga adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan.
“Secara fisik, bangunan sudah menunjukkan keretakan dan penurunan. Ini berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas Mursalin.
Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menemukan adanya kesalahan administratif, seperti penulisan prasasti proyek yang tidak sesuai. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan kabupaten. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, pengadaan videotron juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem menilai program tersebut belum menjadi prioritas, mengingat kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Tebo masih memprihatinkan, seperti banyaknya ruang kelas rusak dan kualitas tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.
“Anggaran seharusnya difokuskan pada sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam bidang lingkungan hidup, Fraksi NasDem menilai kondisi tahun 2025 berada pada level yang mengkhawatirkan. Tingkat pencemaran darat, air, dan udara disebut semakin tinggi, sementara implementasi peraturan daerah terkait lingkungan dinilai belum optimal.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum, pengelolaan sampah dan limbah yang belum maksimal, serta belum terintegrasinya kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi catatan serius.
Meski demikian, Fraksi NasDem menyatakan persetujuan terhadap rencana penambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung ekonomi kerakyatan, khususnya sektor UMKM. Namun, mereka menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran dan akan terus dievaluasi secara objektif.
Pada akhirnya, Fraksi NasDem menyatakan menerima LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi penting sebagaimana disampaikan, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Pada bagian akhir, Fraksi NasDem juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak menindaklanjuti pandangan dan rekomendasi fraksi selama ini. Mereka menilai kehadiran kepala OPD dalam pembahasan hanya sebatas formalitas tanpa menghasilkan perubahan nyata.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah konstitusi,” tegasnya.(*)
Discussion about this post