TEBO – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Meski mengapresiasi berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tebo, Fraksi Gerindra menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
”Dengan demikian, pertanggungjawaban APBD harus menjadi instrumen evaluasi yang jujur terhadap kinerja pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo, Karno, A.Md., saat membacakan pandangan akhir fraksi.
Dalam bidang keuangan daerah, Fraksi Gerindra menilai kondisi fiskal Kabupaten Tebo masih menghadapi tantangan serius karena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Untuk itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil diminta lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Fraksi Gerindra meminta seluruh OPD penghasil agar tidak lagi bekerja dengan pola rutin dan administratif semata. Diperlukan terobosan, inovasi dan keberanian dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah dan tidak membebani masyarakat,” katanya.
Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan PT Tebo Hutama Cipta (THC) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut fraksi tersebut, kontribusi perusahaan daerah itu terhadap peningkatan PAD masih jauh dari harapan.
”PT Tebo Hutama Cipta tidak boleh hanya menjadi beban anggaran daerah tanpa memberikan manfaat ekonomi yang terukur. Kami meminta Bupati Tebo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, manajemen, kinerja direksi serta model bisnisnya,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Gerindra menilai masih banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum berkembang dan belum memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian desa. Pemerintah daerah diminta meningkatkan pembinaan, pendampingan, serta mengevaluasi pengurus BUMDes agar diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan jiwa kewirausahaan.(*)
Discussion about this post