Sekda Tebo Dinilai Lepas Tangan, Aset Mes Pemda di Jambi Kacau dan Hilang

JAMBI – Kondisi mes (mess) milik Pemerintah Kabupaten Tebo di Kota Jambi menuai sorotan tajam. Sejumlah aset dilaporkan hilang, bangunan tidak terawat, namun ironisnya Sekretaris Daerah (Sekda) Tebo justru dinilai lepas tangan dan saling melempar tanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD).

Melalui konfirmasi via WhatsApp, saat dimintai klarifikasi terkait kondisi mes tersebut, Sekda Tebo meminta agar persoalan ditanyakan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan alasan OPD tersebut yang membangun bangunan itu.

“Coba tanya ke PU waktu itu yang bangun,” tulis Sekda dalam pesan singkat.

Namun ketika dikonfirmasi bahwa mes tersebut merupakan aset Setda dan bukan kewenangan PU, Sekda kembali mengalihkan tanggung jawab dengan meminta agar persoalan tersebut ditanyakan ke bagian aset Badan Keuangan Daerah (Bakeuda).

“Sama tanya ke aset Bakeuda,” balas Sekda.

Sikap tersebut memicu kritik publik. Pasalnya, sebagai pejabat tertinggi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, Sekda memiliki fungsi koordinasi dan pengendalian administrasi pemerintahan, termasuk pengamanan dan pemeliharaan aset daerah. Lempar tanggung jawab justru menunjukkan lemahnya kepemimpinan birokrasi dalam mengelola aset milik pemerintah.

Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi mes dalam keadaan memprihatinkan. Sejumlah pintu dilaporkan hilang, lingkungan sekitar tampak tidak terawat, dan tidak terlihat sistem pengamanan aset. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat adanya kelalaian serius dalam pengawasan aset daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kejelasan OPD yang bertanggung jawab penuh atas kerusakan dan hilangnya aset tersebut.

Sekda Tebo juga belum memberikan penjelasan tegas terkait langkah konkret yang akan diambil untuk menertibkan dan mengamankan mes milik Pemerintah Kabupaten Tebo di Jambi.

Kasus ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Tebo. Jika pejabat tertinggi birokrasi memilih melempar tanggung jawab, maka potensi pembiaran aset daerah dan kerugian keuangan negara dikhawatirkan akan terus terjadi.(*)