Kades Punti Kalo Pastikan Warga Tak Pernah Serahkan Lahan ke TNI

TEBO – Kepala Desa Punti Kalo, Fahrizal, menegaskan bahwa masyarakat desanya sejak berdiri tahun 1915 tidak pernah menyerahkan lahan kepada negara maupun institusi TNI, baik secara lisan maupun tertulis. Hal itu ia sampaikan dalam rapat teknis inventarisasi lahan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Bakesbangpol, Senin (22/9).

Menurut Fahrizal, pembangunan Batalyon TNI yang baru ini sama sekali tidak pernah diberitahukan kepada masyarakat. Padahal, lokasi tersebut merupakan tanah warga yang berdampingan langsung dengan Kelurahan Tebing Tinggi dan terdampak pembangunan.

“Masyarakat tidak tahu berapa luas lahan yang diklaim maupun apa dasar klaimnya. Sampai hari ini belum ada penjelasan resmi baik kepada pemerintah desa maupun kepada warga,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, masyarakat Punti Kalo tidak pernah berani mengusik tanah milik TNI. “Jangankan mengambil tanah, lewat di depan lokasinya saja warga tidak berani,” kata Fahrizal.

Terkait isu adanya patok peninggalan Belanda, ia menegaskan bahwa tidak ada patok Belanda di wilayah Punti Kalo. “Patok yang dimaksud itu adanya di tanah skip Tebo Pal 5, Kelurahan Tebing Tinggi atau Desa Bedaro Rampak, bukan di desa kami,” jelasnya.

Selain itu tokoh masyarakat punti kalo dedi suhendra juga berharap Dalam rapat tersebut, masyarakat Punti Kalo berharap ada kejelasan batas wilayah antara lahan pembangunan Batalyon dan lahan warga. Untuk itu, masyarakat turun langsung ke lapangan guna memberikan batas, agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Langkah ini bukan untuk menolak atau menyinggung pihak TNI, tetapi supaya jelas mana wilayah masyarakat dan mana wilayah TNI. Dengan begitu, inventarisasi lahan bisa berjalan lancar,” ungkap tokoh masyarakat lainnya.

Rapat teknis ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, yang membahas pembentukan tim inventarisasi lahan dan pengumpulan data kepemilikan masyarakat. Pertemuan lanjutan akan kembali difasilitasi pemerintah bersama pihak terkait, termasuk TNI, untuk mencocokkan data kepemilikan lahan dengan klaim yang ada.(*)