JAMBI – Pansus I DPRD Provinsi Jambi menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari Participating Interest (PI) 10 persen Migas, serta penandatanganan kesepakatan bersama percepatan realisasi PI 10 persen Migas wilayah kerja Provinsi Jambi, Selasa (29/4/2025).
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, perwakilan Kementerian ESDM RI, SKK Migas Sumbagsel, serta Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jambi, Abun Yani.
Kegiatan FGD juga dihadiri oleh K3S, Sekda Provinsi Jambi, Kepala OPD, anggota DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tanjung Jabung Barat dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Akademisi, Tokoh Masyarakat, sejumlah lembaga, mahasiswa, serta undangan lainnya.
Acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz. Dalam sambutannya Hafiz meminta Pansus menjelaskan perkembangan dan progres kinerja Pansus 1, termasuk permasalahan dan tantangan yang dihadapi.
Ia menekankan pentingnya perhatian bersama, khususnya dari Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten penghasil Migas, serta BUMD penerima PI 10 persen, yaitu, PT Jambi Indoguna International (JII) dan anak perusahaannya PT Mahardika Jambi Utama Oil.
“Kami berharap dukungan penuh dari Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Komisi XII DPR RI agar pengalihan PI 10 Persen Migas dari K3S kepada BUMD segera terealisasi,” ujar Hafiz.
Hafiz menambahkan bahwa, DPRD Provinsi Jambi akan terus menjembatani dan memfasilitasi upaya percepatan realisasi PI 10 persen ini, karena peningkatan PAD sangat bergantung pada PI 10 persen itu.
“Pemerintahan di Provinsi Jambi sangat bergantung dengan peningkatan-peningkatan asli daerah, salah satunya yang kita harapkan adalah partisipasi interest 10 persen ini,” tegasnya.
Sementara itu, pada laporan Pansus 1 yang disampaikan Putra Absor Hasibuan, pembentukan Pansus PI 10 persen ini dilatarbelakangi beberapa hal, yakni, hak pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten daerah penghasil Migas dapat penawaran PI 10 persen Migas dari K3S atau perusahaan Migas kepada BUMD yang ditunjuk oleh kepala daerah disahkan melalui peraturan daerah.
Kemudian, laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi atas LKPD provinsi Jambi tahun 2022 menyebutkan bahwa provinsi Jambi belum mendapatkan hak PI 10 persen Minyak dan Gas Wilayah Kerja Jabung, Tungkal, South B dan South Betung.
“Bahkan di tengah kondisi fiscal daerah provinsi Jambi tahun 2025 masuk kategori rendah, PI yang digadang-gadang dapat mendongkrak pendapatan daerah, belum juga terealisasi,” akunya.
Selain itu, hasil Monev antara KPK RI bersama pemerintah provinsi Jambi, Kementerian ESDM, SKK Migas, K3S serta perwakilan Migas pada 14 September 2022 lalu.
Ditambahkan Ketua Pansus 1 DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, PI 10 persen menjadi kewajiban yang diberikan perusahaan Migas Wilayah Kerja Provinsi Jambi. PI 10 persen ini untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dari pertemuan hari ini bisa clear semua. Kedepan tidak ada mis komunikasi dari semua pihak. Semua terang benderang dan tidak ada yang menghambat. Kami berkomitmen tahun ini selesai,” pungkasnya. (***)
Discussion about this post