JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi akan membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi paruh waktu dan penuh waktu.
Ini merupakan langkah dari DPRD untuk memperjuangkan ribuan tenaga honorer di Jambi yang saat ini nasibnya tak menentu.
Rencana membentuk tim Pansus ini disetujui oleh pimpinan DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata (IW), Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman, dan pimpinan setiap komisi DPRD Provinsi Jambi.
“Kalau pansus tahapannya kami akan melakukan rapat pimpinan, beserta pimpinan fraksi dan komisi untuk dirapatkan,” kata Ivan.
Selain itu, Ivan menegaskan bahwa pembentukan tim Pansus ini juga bertujuan untuk menolak ribuan tenaga honorer untuk dirumahkan.
“Bagiamana PPPK ini untuk kedepan setelah sisa-sisa CPNS, bisa diperjuangkan dan yang terpenting tidak dirumahkan,” ujarnya.
“Mungkin di pansus nanti kita bisa lihat data honor-honor mana yang produktif dan mana yang tidak. Disitulah apakah bisa jadi paruh waktu dan penuh waktu, dan kita bisa membuat sebuah rekomendasi dengan dibentuknya pansus ini,” lanjutnya.
Sementara itu, ada beberapa tenaga honorer yang masih mempertanyakan terkait dengan kapan pengangkatan status mereka sebagai PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
“Yang hadir malam ini belum ada SK paruh waktu dan penuh waktu. Sedangkan edaran dari Menpan maupun BKN itu dijelaskan untuk di bulan Oktober 2025 yang diperjuangkan CPNS dulu. Sedangkan di bulan Maret baru PPPK, mungkin yang hadir malam ini akan diperjuangkan berikutnya,” sampainya.
Sementara itu, ada beberapa tenaga honorer yang masih mempertanyakan terkait dengan kapan pengangkatan status mereka sebagai PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
“Yang hadir malam ini belum ada SK paruh waktu dan penuh waktu. Sedangkan edaran dari Menpan maupun BKN itu dijelaskan untuk di bulan Oktober 2025 yang diperjuangkan CPNS dulu. Sedangkan di bulan Maret baru PPPK, mungkin yang hadir malam ini akan diperjuangkan berikutnya,” kata Ivan.
Sementara itu salah satu Honorer Thoha menyatakan telah dilakukan Audiensi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan Asosiasi Honorer Provinsi Jambi tentang status Pegawai Non ASN dan hal lain. Pihaknya berharap kelanjutan audiensi itu akan berdampak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi di Pemprov Jambi. (***)
Discussion about this post