TEBO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Aula Kantor DPRD Tebo, Senin (13/4/2026).
Pandangan fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PAN, Suryadi. Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyoroti masih adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya ketergantungan terhadap sektor primer seperti perkebunan dan pertanian.
“Ketergantungan terhadap sektor primer perlu diimbangi dengan diversifikasi sumber pendapatan daerah agar fiskal Kabupaten Tebo menjadi lebih kuat dan berkelanjutan,” ujar Suryadi.
Fraksi PAN menilai kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menghadirkan langkah konkret guna memperkuat sumber-sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal.
“Serapan anggaran di sejumlah OPD masih belum maksimal. Kami berharap setiap perangkat daerah dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” lanjutnya.
Dalam sektor infrastruktur, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk segera mengusulkan peningkatan kelas Jalan Padang Lamo dengan menyiapkan kajian teknis serta melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang investasi, khususnya di sektor industri kelapa sawit di wilayah VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, dan Serai Serumpun.
“Peningkatan kelas Jalan Padang Lamo menjadi langkah strategis untuk membuka akses investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegas Suryadi.
Fraksi PAN juga menegaskan pentingnya melanjutkan program pembangunan fisik yang telah direncanakan untuk tahun 2026, termasuk pembangunan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal.
Di sektor desa, Fraksi PAN menyoroti penggunaan alokasi 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan dan meminta adanya pengawasan yang optimal agar program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan harus diawasi secara optimal sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Dalam upaya penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggelar kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti bazar murah, event olahraga, serta kegiatan seni dan budaya guna meningkatkan perputaran ekonomi lokal.
Terakhir, Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan sektor pariwisata, khususnya objek wisata Tanggo Rajo serta Stadion Srimaharaja Batu, sebagai bagian dari upaya menjaga aset daerah dan meningkatkan daya tarik publik.
“Melalui berbagai catatan ini, kami berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya secara serius demi peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo,” tutup Suryadi.(*)
Discussion about this post