JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah mendorong pembentukan tim Satuan Tugas (Satgas) menindak pelansir Bahan Bakar Minyak (BBM) nakal. Oknum nakal itu kerap dituding sebagai penyebab kelangkaan solar dan pertalite di wilayah itu.
“Saya harap cepat dibentuk tim, saya lihat di berita Pertamina membentuk tim bersama kepolisian dan Dishub untuk menindaklanjuti permasalahan itu,” kata Ketua DPRD.
Hafiz menilai, BBM jenis subsidi terutama solar berdasarkan data kebutuhan (kuota) telah mencukupi di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hanya saja, pihak yang tidak bertanggungjawab terutama pelansir memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan melakukan antrian atau pengisian berulang di SPBU termasuk melakukan penimbunan.
Menurutnya, pembentukan satgas menjadi solusi untuk menindak tegas terkait permainan spekulan BBM subsidi di Provinsi Jambi. Mengingat, selama ini negara telah mengeluarkan biaya subsidi cukup besar untuk meringankan beban masyarakat dalam mendapatkan suplai bahan bakar.
Namum kenyataannya, celah itu dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan pribadi.
Hafiz mendorong pemerintah dalam hal ini kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) melakukan inventarisir ulang keberadaan kendaraan yang menggunakan mode batang (barcode).
Ia menduga banyak kendaraan pelansir memanfaatkan pola kode batang tersebut. Hafiz menyarankan, tim satgas yang akan dibentuk melakukan pemeriksaan secara acak di setiap SPBU terkait kelengkapan dokumen kendaraan.
Terkait keberadan kendaraan pelansir, dirinya berharap aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas. Mengingat setiap BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan kembali.
“Kelengkapan kendaraan harus diperiksa, secara acak setiap SPBU. Pemerintah pusat sudah membuat kebijakan, setiap pajak kendaraan mati barcode tidak berlaku lagi, kalau ada bukti penimbunan silahkan ditindak, itu ranah penegak hukum,” tegas Hafiz yang juga Ketua DPC Hiswana Migas Jambi ini. (*)
Discussion about this post